Advertorial Pemko Pekanbaru
Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
Senin, 16-10-2017 - 08:13:27 WIB
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Aripin HR, SH.

TERKAIT:
 
  • Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
  •  

    PEKANBARU - Salah satu persoalan yang ramai diberitakan sejumlah media massa nasional belakangan ini adalah sejumlah kericuhan yang dipicu hadirnya taksi atau angkutan berbasis aplikasi seperti Uber, Grabb bahkan GoJek dan sejenisnya. Kasus serupa pernah pula terjadi di Kota Pekanbaru.

    Bertolak dari realitas itu, antara lain, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan komitmennya untuk menjaga dan menata transportasi konvensional dengan belum mengakomodir beroperasinya transportasi berbasis aplikasi (online).

    Bukan lantaran kericuhan itu saja, kebijakan itu diambil setelah melakukan analisa yang mendalam. Apalagi, bibit ini telah tumbuh juga di Kota "Bertuah' ini belum lama ini. Kondisi ini membelalakkan mata pihak Pemko Pekanbaru melalui instansi terkait. Maka dilakukan kajian.

    Pintu masuk untuk 'menolak' transportasi online ini beroperasi di Pekanbaru, juga karena adanya lampu kuning dari statemen dua pimpinan kota ini, yakni Pj Walikota Pekanbaru Edwar Sanger dan Walikota Pekanbaru Firdaus MT. Intinya, dua provider taksi berbasis aplikasi, agar operasional seperti Grabb dan Uber distop sementara, untuk menghindari berbagai persoalan di Pekanbaru.

    Kemudian, kinerja pelayanan angkutan umum legal pada saat ini terjadi penurunan yang diakibatkan karena adanya angkutan ilegal yang beroperasi dan meningkatnya jumlah kendaraan sepeda motor.

    Dengan mempertimbangkan kebijakan teknis dan menindaklanjuti surat penolakkan dari beberapa Perusahaan Operator, maka dari itu Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru membalas surat Nomor: 551/DPHB-KBD.I/467 dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau perihal Kajian/Analisa Usulan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah serta Kuota Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (Online).

    Termasuk surat Kementerian Perhubungan pada tanggal 05 April 2017 Nomor: HK/202/4/1 PHB 2017 perihal Tindak Lanjut Pemberlakukan PM 26 Tahun 2017.  Dan ketentuan ketentuan yang meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas dan bawah, STNK atas nama badan hukum serta alokasi kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan hasil riset dan diberlakukan terhitung 1 Juli 2017.























    Dari beberapa pertimbangan itulah, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Aripin HR SH melalui Kepala Bidang Angkutan Dishub Pekanbaru,Sunarko, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan berbagai instansi terkait mengenai Angkutan Sewa Khusus (Online).

    Di Pekanbaru kata Sunarko, hal ini memang ada dibahas. Namun sejauh ini Pemko belum mengizinkan angkutan berbasis aplikasi itu beroprasi. Masih banyak harus dipenuhi oleh pihak pengusaha provider penyedia jasa ini agar berusah di Pekanbaru sebelum diizinkan. Ini tidak lepas juga dari penyesuaian aturan revisi PM 32 2016 menjadi PM 26 tahun 2017. Ada 11 poin revisi ini, seperti, Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili  perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jabodetabek.

    Dishub dalam hal ini, lebih menekankan pada angkutan taksi atau roda empat. Lalu, bagaimana dengan GoJek yang sudah 'berserak' beroperasi di Pekanbaru?. Sunarko mengatakan, GoJek tidak masuk dalam aturan PM 16 2017, sebab motor digunakan itu tidak masuk kategori angkutan umum. "Ada institusi terkait yang mesti menertibkan jika memang tidak dibenarkan di Pekanbaru, Dishub tidak bisa melampaui kewenangan itu," katanya.

    Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, Dishub Pekanbaru menyebar sejumlah spanduk berisi larangan taksi berbasis online beroperasi, termasuk yang dipasang di depan Kantor Dishub di Jalan Soetomo dan di pagar Kantor Walikota Pekanbaru.

    Pasca pelarangan, petugas Dishub Pekanbaru mengamankan dua taksi online jenis Uber dalam razia di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. "Yang kami tangkap taksi ilegal jenis Grand Livina dan Karimun Wagon," kata Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Pekanbaru, Syaibul Alades.

    Kedua mobil pribadi itu akan ditahan hingga 21 hari ke depan sambil menunggu proses persidangan. "Aturannya seperti itu," imbuh Alades. Setiap hari sejumlah petugas diterjunkan di dua titik, yakni di Jalan Jenderal Sudirman dan di dekat Pasar Pusat. "Sudah delapan taksi ilegal yang kita amankan, termasuk dua yang tadi pagi," katanya.

    Menata Angkutan Umum
    Saat ini jenis Pelayanan angkutan umum yang beroperasi di Pekanbaru terdiri dari AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi), AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi), AJAP (Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi), AJDP (Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi), Taksi dan Angkutan Perkotaan (angkot).

    Kinerja angkutan taksi saat ini cukup rendah dengan jumlah taksi yang diizinkan sebanyak 761  unit yang terdiri dari 4 Perusahaan Operator (PO) sedangkan yang beroperasi sebanyak 485 unit dengan ritase perhari rata-rata 12 kali/unit dengan perolehan pendapatan rata-rata sebesar Rp330 ribu per hari.

    Berdasarkan hasil analisis survei yang dilakukan diperoleh data load factor rata-rata tiap trayek, untuk load factor rata-rata tertinggi yaitu pada trayek 202 yaitu 23,33% dan terendah pada trayek 102 yaitu 7,67%. Hal ini disebabkan karena trayek ini sedikit penumpang. Untuk arah balik load factor rata-rata tertinggi yaitu pada trayek 104 yaitu 22,33% dan terendah pada trayek 202 yaitu 5%.

    Ke depan Dishub Pekanbaru fokus dalam penataan angkutan konvensional, agar tatanan angkutan umum ini bisa baik dan bisa kondusif. "Bagimana ke depan tentang transportasi online, itu lihat nanti, dunia ini dinamis," pungkasnya diplomatis. (pku1)



     
    Berita Lainnya :
  • Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Siaran TV Digital Masih Menunggu Ekosistem
    2 Ini Data 104 Perusahaan yang Diduga Lakukan Alih Fungsi Lahan Versi Komisi A DPRD Riau
    3 Dinilai Sukses Membangun Pekanbaru
    Firdaus-Ayat di Mata Para Tokoh Riau
    4 Advertorial Pemko Pekanbaru
    2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
    5 Ini Harga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dari iBox!
    6 Dewan Pengupahan Sepakati UMK Inhil 2017 Rp2.342.160
    7 Para Pasangan Calon di Pilwako Pekanbaru dan Pilkada Kampar Jalani Tes Kesehatan
    8 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Lakukan Pemerataan Pembangunan dengan Pengembangan Kawasan Tenayan Raya
    9 Ada yang Menarik di Mesjid An-Nizham Pantai Raja Kampar, Ini Dia!
    10 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
     
     
    Senin, 16-Desember-2019 | Jam Digital
    PEDOMAN MEDIA SIBER
    © 2015-2017 PEKANBARUSATU.COM, All Rights Reserved
    lace frontal wigscurly hair weave