Pengusutan Kasus Kebakaran Lahan Dikritik, Ini Kata Aktivis Lingkungan
Senin, 05-10-2020 - 16:35:10 WIB
(f: merdeka.com)

TERKAIT:
 
  • Pengusutan Kasus Kebakaran Lahan Dikritik, Ini Kata Aktivis Lingkungan
  •  

    PEKANBARU-Polda Riau terus mengusut kasus pembakaran lahan di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya perorangan, perusahaan juga tidak luput dari jerat hukum, sehingga sudah beberapa korporasi jadi tersangka kebakaran lahan.

    Meski demikian, kinerja Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus belum membuat Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) senang. Organisasi atau NGO lingkungan meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz mengevaluasi jajarannya itu.

    Jikalahari belum puas karena perusahaan hutan tanaman industri PT AA belum menjadi tersangka. Alasannya, sudah 100 hari anak perusahaan SM Group itu dilaporkan namun dinilai belum ada perkembangan.

    Apa yang disuarakan Jikalahari ini mendapat tanggapan dari Wakil Koordinator Jikalahari periode 2011-2013, Fadil Nandila. Dia menyoroti langkah penerusnya di NGO lingkungan tersebut dalam mengkritisi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning.

    "Nuansanya seperti sedang membangun gerakan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena perusahaan sudah membeli penegak hukum, ini jelas salah," ungkap Fadil, Minggu (4/10). Dikutip dari Liputan6.com, sebagaimana dilansir merdeka.com.

    Menurut Fadil, menggambarkan kepolisian tidak mampu menegakkan hukum bisa membuat ketidakpercayaan publik kepada hukum. Jika itu terjadi, Indonesia sebagai negara hukum juga akan runtuh.

    Fadil menilai Kapolda Riau tidak mungkin bermain-main menegakkan hukum dalam perkara karhutla. Apalagi, Kapolda Riau sudah mencetuskan Dashboard Lancang Kuning untuk mendeteksi dan menanggulangi karhutla.

    "Aplikasi ini diadopsi menjadi Lancang Kuning Nasional, dari mana Jikalahari tahu Polda Riau tak melakukan proses penyelidikan kasus Karhutla di Riau?" terang Fadil.

    Fadil menyarankan Jikalahari berdiskusi dengan penegak hukum dan memotivasi penegakan hukum. Hal ini pernah dilakukan Jikalahari pada tahun 2006-2008 dengan Polda Riau.

    "Ketika itu kami berkolaborasi dengan Polda Riau, dalam penegakan hukum illegal logging," jelas Fadil.

    Aktivis di Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) ini meminta Jikalahari merawat kerja sama dengan institusi pemerintah. "Karena menyalahkan saja atau promosi ketidakmampuan institusi pemerintah, tidak akan menyelesaikan masalah karhutla di Riau," jelas Fadil.

    Sebelumnya pada 1 Oktober, Jikalahari melalui koordinatornya, Made Ali mendesak Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda Riau karena belum menetapkan PT AA sebagai tersangka.

    "Kapolri (diharap) 'menempeleng' Kapolda Riau sebagai evaluasi kinerja penegakan hukum karhutla terhadap korporasi HTI yang diistimewakan oleh Polda Riau," kata Made.

    Made menyebutkan, konsesi PT AA pada 28 Juni 2020 terbakar 83 hektare. Selanjutnya pada 2 hingga 6 Juli 2020 Jikalahari melakukan investigasi ke lahan terbakar.

    Di lapangan, terang Made, tim melihat proses pemadaman/pendinginan sedang dilakukan Manggala Agni dan perusahaan. Areal terbakar merupakan lahan bekas staking (persiapan) yang akan ditanam akasia.

    Beberapa hari berikutnya, Jikalahari kembali melakukan investigasi ke sana. Di sekitar areal yang terbakar, tim tidak menemukan police line maupun segel dari Polres atau Polda yang menunjukan bahwa areal sedang dalam penyidikan atau penyelidikan.

    "Lahan terbakar 20 x 20 meter saja disegel oleh Polresta Pekanbaru. PT AA terbakar seluas 83 hektar, Polda Riau dan Polres Pelalawan tidak berani menyegel," kata Made.

    Made menyebut Jikalahari telah melaporkan PT AA ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan melanggar ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 4 Agustus 2020.

    "Hingga kini belum ada tindak lanjut dari Polda Riau," ucap Made.

    Menurut Made, kebakaran di PT AA bukanlah yang pertama. Pada 2019, lahan PT AA di Distrik Dosan, Kabupaten Siak, juga terbakar dan disegel Gakkum KLHK.

    "Namun sampai saat ini tidak ada perkembangan penyidikannya," kata Made. (dri)



     
    Berita Lainnya :
  • Pengusutan Kasus Kebakaran Lahan Dikritik, Ini Kata Aktivis Lingkungan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Siaran TV Digital Masih Menunggu Ekosistem
    2 Ini Data 104 Perusahaan yang Diduga Lakukan Alih Fungsi Lahan Versi Komisi A DPRD Riau
    3 Dinilai Sukses Membangun Pekanbaru
    Firdaus-Ayat di Mata Para Tokoh Riau
    4 Advertorial Pemko Pekanbaru
    2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
    5 Ini Harga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dari iBox!
    6 Dewan Pengupahan Sepakati UMK Inhil 2017 Rp2.342.160
    7 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Lakukan Pemerataan Pembangunan dengan Pengembangan Kawasan Tenayan Raya
    8 Para Pasangan Calon di Pilwako Pekanbaru dan Pilkada Kampar Jalani Tes Kesehatan
    9 Ada yang Menarik di Mesjid An-Nizham Pantai Raja Kampar, Ini Dia!
    10 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
     
     
    Sabtu, 28-November-2020 | Jam Digital
    PEDOMAN MEDIA SIBER
    © 2015-2020 PEKANBARUSATU.COM, All Rights Reserved